Tampilkan postingan dengan label analisis demonstrasi nasional politik terhadap politik nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label analisis demonstrasi nasional politik terhadap politik nasional. Tampilkan semua postingan

Selasa, 20 Desember 2016

analisis pengaruh politik demonstrasi terhadap politik nasional oleh agus ronhy




PENDAHULUAN


          LATAR  BELAKANG
          Terbentuknya negara Indonesia dilatarbelakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai.
Pada tahun 1997-1998 di Negara Republik Indonesia, terjadi krisis ekonomi moneter yang mempengaruhi HAM, Demokrasi dan Lingkungan hidup terhadap  terlebih khusus lagi tehadap ketahanan nasional. Dalam hal ini banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yaitu mengutarakan pendapat, pelecehan seksual, pembunuhan secara misterius, pembantaian dan lain-lain. Beberapa ancaman dari dalam dan luar negeri dapat diatasi bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama-sama menggalang kesatuan dan kecintaan bangsa. Pada masa sekarang merupakan masa dimana segala macamnya berjalan dengan cepat mulai dari teknologi hingga pada kebudayaan yang mengarah pada budaya yang serba instan. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita terbiasa akan sesuatu hal yang cepat dan baru. Pengaruh perkembangan budaya yang cepat tersebut berdampak dalam kehidupan kita, salah satunya adalah semakin cepatnya perkembangan teknologi yang ada dibumi ini, dimana kita sudah memasuki era modernisasi dimana pada era tersebut kecanggihan teknologi sangatlah tinggi yang berdampak dalam beberapa hal. Dari kita mengetahui banyak informasi serta berita dari segala penjuru dunia, tentu ada hal positif dan negatif yang bisa kita peroleh. Salah satu hal yang bisa kita peroleh adalah tentang ilmu-ilmu baru yang relevan yang menyangkut dengan hak asasi manusia yang menjadi suatu yang mendasar yang bisa kita peroleh sebagai umat manusia di seluruh dunia.  Dari informasi yang kita dapatkan, kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai hak-hak kita sebagai manusia yang bebas. Menggali lebih lanjutkan hak-hak kita sebagai warga negara yang demokratis. Sehingga kita bisa berkembang menjadi lebih baik. rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat  bisa dihilangkan oleh kelompok masyarakat lain. Dalam kondisi seperti ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dengan ideologi atau dasar negara RI yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi. Indonesia juga  merupakan negara dengan kekayaan lingkungan hidup yang tiada terkira, sayangnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga sangat tinggi dan memiriskan. Tujuan  penulisan  makalah  ini  yaitu  agar   kita  lebih  mengetahui  lebih  dalam lagi tentang pengaruh politik demonstrasi terhadap ketahanan   politik nasional  dan  bagaimana  cara  menyelesaikan masalah terhadap  tersebut. Seperti yang diungkapkan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Kacung Marijan, saat menjadi pembicara diskusi Pekan Ilmiah Nasional, di Makassar, tahun 2010. Indonesia menduduki peringkat pertama jumlah demonstrasi terbanyak dilakukan demonstran dari 113 Negara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Demonstrasi di Indonesia memang diperbolehkan. Bahkan diatur sendiri di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.[1] akan tetapi dengan banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Tentu akan berdampak pada ketahanan nasional. Dalam hal ini khususnya ketahanan politik nasional Indonesia. Pengaruh demonstrasi tersebut dapat berdampak positif maupun berdampak negatif.


          Sekarang ini, hampir  seluruh warga di dunia mengaku menjadi penganut paham demokrasi. Demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul menganut sistem demokrasi, demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan negara itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.
          Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945. Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan dicoba diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal dengan Negara masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Berbeda dengan Negara lain, cara berdemokrasi Negara Indonesia didasarkan pada pancasila dan UUD tahun 1945.
          Betapapun Pengertian demokrasi yang begitu manis, seringkali dimanfaatkan oleh elit partai politik untuk kepentingan golongan dengan menggunakan cara propaganda dan mobilisasi masa dengan mengatasnamakan rakyat, padahal tidak tau rakyat yang mana beri kuasa untuk itu. Dengan keadan yang demikian, tentu saja sangat berpengaruh terhadap ketahanan politik nasional dan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik horizontal baik antara partai politik itu sendiri maupun masyarakat yang menjagokan suatu partai tertentu. “Analisis Pengaruh  Politik Demonstrasi Terhadap Politik Nasional







          Identifikasi Masalah

          Masalah demostrasi mempunyai kelemahan dan kelebihan, kelebihan sudah barang tentu sebagai hak mengeluarkan pendapat dan berekspresi terhadap ketidakpuasaan warga negara terhadap pemerintah, namun disatu sisi demonstrasi mempunyai kelemahan, yang jika tidak di ditanggapi secara bijaksana bisa menyebabkan hal-hal yang anarkis bahkan konflik sosial terlebih terhadap ketahanan nasional, maka dari itu pada kesempatan ini akan analisis apa kekurangan dan kelebihan politk Demonstrasi.  
                    Metode Penelitian
          Makalah ini dibuat dengan pendekatan normatif, yaitu penulis mengambil data-data dari berbagai literatur termasuk internet kemudian penulis analisis.






















ANALISIS


          Pengertian Demonstrasi Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok penentang kebijakan atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dari kepentingan suatu kelompok. Aksi unjuk rasa, umumnya terjadi di negara-negara demokrasi, meski ada beberapa yang terjadi juga di negara-negara totaliter. Sedangkan menurut KBBI demonstrasi ialah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa[2].

          Dekade 80-an akhir, aksi-aksi unjuk rasa yang dipelopori masyarakat sipil (civil society) marak terjadi, khususnya di Eropa Timur, melawan keangkuhan kekuasaan rezim totaliter di kawasan tersebut. Perubahan kemudian banyak terjadi dari semula berstatus totaliter menjadi Negara demokrasi[3]. Demo adalah bagian dari hak asasi  ekspresi politik masyarakat yang dijamin konstitusi yang ditujukan untuk menyampaikan protes dan ketidaksepakatan terhadap Pemerintah. Aksi ini merupakan  salah satu saluran dari proses komunikasi atau sarana pengawasan secara informal atau cara menyampaikan pesan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan publik, kepemimpinan politik atau janji politik. Dari sisi politik, unjuk rasa menjadi salah satu partisipasi politik alternatif, manakala saluran konstitusional dianggap kurang efektif atau tak berguna. Hasil unjuk rasa akan menunjukkan apakah tuntutan dan ketidaksepakatan masih tetap, berubah, atau malah hancur sama sekali. Demo lebih sering dipahami sebagai sesuatu yang negatif oleh para penguasa dan pilihan utama bagi para penentangnya. Bagi penguasa, unjuk rasa bukanlah kebiasaan baik karena dapat mengurangi kewibawaan pemerintah di mata rakyat malah sampai pada menurunkan Presiden di tengah jalan. Pelaku unjuk rasa merasa itulah jalan terbaik menekan penguasa mendengar dan memenuhi sebagian atau seluruh kehendak mereka. Penguasa selalu membungkam suara pengunjuk rasa ibarat "hak kritik mereka dicabut". Tuduhan terhadap pengunjuk rasa sebagai "pengkritik yang berasal dari orang yang kalah dalam Pemilu". Inilah yang dituding sebagai upaya mengkerdilkan demokrasi dimana seolah-olah kontestan pemenang Pemilu bisa bertindak apa saja. Dengan dua persepsi yang sulit dikompromikan, maka unjuk rasa sering diihat secara hitam (oleh penguasa) dan putih(oleh    para   pelakunya).

          Komponen    Demonstrasi
1)       Masyarakat Sipil Umumnya aksi demo di organisir oleh kelompok kelas menengah dan kelompok pekerja bawah (yang tidak puas dengan perlakuan majikannya). Kumpulan ini dikenal sebagai masyarakat sipil (civil society) dimana untuk kelas menengah didukung kelompok demonstran sebagai ujung tombak. Sedangkan kelompok pekerja bawah terwakili oleh para buruh. Tanpa kedua kelompok ini, potensi unjuk rasa mustahil dilakukan. Civil society mempunyai kemampuan untuk menciptakan opini publik yang pada akhirnya diikuti oleh masyarakat kecil. Gerakan mereka semakin populer disaat kumpulan wanita, ibu-ibu (atau orang tua) para demonstran ikut terlibat sebagai pendukung di dalam sebuah demonstrasi, malah sampai pula sebagai barisan pagar terdepan dari aksi unjuk rasa.

2)       Dukungan Setidaknya ada tiga elemen penting yang dibutuhkan agar sebuah unjuk rasa dapat dijadikan alat untuk menekan rezim penguasa, yakni dukungan jaringan, dukungan uang dan dukungan militer. Namun tanpa dukungan dua elemen terakhir, uang dan militer, aksi demo sama sekali tidak akan maksimal melakukan tekanan.
 
3)      Tema Situasi psikologi rakyat adalah pendukung utama terjadinya dorongan unjuk rasa. Tema demo penting sebagai faktor pendorong politik rakyat. Seperti diketahui, masyarakat Indonesia adalah soft culture; tidak akan marah karena penderitaan hidup. Hanya harga diri dan ketidakadilan yang bisa menggerakan mereka. Isu mengenai kelaparan atau kemiskinan belum tentu ampuh menyentuh hati nurani     rakyat.
4)       Mobilisasi Unjuk rasa adalah upaya memobilisasi rakyat dari status individual menjadi kelompok masa. Bagaimana masyarakat bisa dimobilisasi untuk menghadiri unjuk rasa ? Mobilisasi yang efektif hanya mungkin jika tujuan tindakan kolektifnya jelas dan dianggap oleh rakyat penting serta relevan dengan kepentingan mereka. Masyarakat tidak dapat dengan mudah dimobilisasi kecuali psikologi nurani mereka sudah mobilisasi terlebih dahulu. "Citizen self-mobilization" merupakan model yang paling effektif dalam memobilisasi individual menjadi kerumunan massa. Keuntungan "citizen self-mobilization" adalah biaya yang rendah dalam proses memobilisasi, karena aksinya tidak tersentralisir dan sulit ditekan penguasa. Harkat diri rakyat di dongkrak naik akibat hambatan budaya partisipasi yang dikembangkan penguasa, apalagi peningkatan itu di dorong oleh sistem media yang bebas, sehingga rakyat dapat memainkan peran penting dalam kehidupan sosial politik. Gerakan yang dihasilkan "citizen self-mobilization" memiliki warna sendiri.  Sebagian peserta merasa, gerakan yang lahir, merupakan cita-cita mulia yang dipegang para pelaku dalam kehidupan sosial politik di masa mendatang.
5)       Media dan Pers Harus disadari, aksi unjuk rasa sebagai akibat dari dinamika komunikasi yang melibatkan saluran media/pers dan dunia maya (internet). Kota-kota besar di Indonesia, khususnya Ibu kota Jakarta, adalah masyarakat yang pluralistik dengan penduduk yang padat dilayani oleh sebagian besar sistem media/pers dan dunia maya yang bebas. Para pengunjuk rasa di kota-kota besar Indonesia umumnya memiliki tingkat pendidikan menengah keatas yang menggunakan media/pers dan dunia maya sebagai sumber informasi.  Media cetak (surat kabar) merupakan informasi awal di pagi hari bagi warga demonstran, sementara media elektronik dan dunia maya melengkapi pesan-pesan sejauh mana mereka dipengaruhi oleh panggilan untuk hadir dalam aksi unjuk rasa. Informasi dan pesan yang berasal dari media/pers dan dunia maya memiliki pengaruh yang penting pada diri peserta demo. Para demonstran menganggap informasi dan pesan-pesan dari editorial surat kabar, artikel kolom surat kabar, berita koran, radio talk show, berita radio, dunia maya (internet), berita TV dan TV program urusan publik mempunyai pengaruh terhadap keputusan berpartisipasi dalam unjuk rasa. Jika dibandingkan satu sama lain; koran (cetakan dan interactive di internet) maupun radio tampaknya lebih berpengaruh dibandingkan TV. Pekerja demokrasi dan peserta demo, lebih dipengaruhi berita surat kabar & radio, karena pesan-pesan yang disampaikan lebih persuasif dalam memobilisasi informasi. Berita televisi, meski cenderung menyimpan lebih kuat terhadap norma objektivitas, mungkin memiliki sedikit       pesan          persuasive   dalam          memobilisasi         informasi.

5)       Faktor Penyebab Terjadinya Demonstrasi Dalam iklim demokrasi, aksi unjuk rasa adalah hal yang wajar untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para pengelola atau lembaga negara. Oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa unjuk rasa akan hilang dengan sendirinya, walaupun sistem sudah tertata sedemikian rupa, sebab tarik-menarik kepentingan juga akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, unjuk rasa juga bisa menjadi alat kontrol, sebagai kekuatan pengimbang (balancing) agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif. Bahkan anti unjuk rasa adalah khas watak kekuasaan otoriter untuk tetap berdiri tegak, jangankan dikritik secara bersama-sama, individu pun tidak diperbolehkan dalam kekuasaan    yang   berkarakter  otoriter. Disamping ada ketidakpuasaan masyarakat juga yang paling rawan ialah konflik kepentingan antara elit. Dengan memanfaatkan bahkan memprovokasi masyarakat supaya diantara salah satu yang seolah-olah ditokohkan untuk mencuri panggung supaya ia terkesan baik di depan masyarakat bahkan yang lebih ekstrim lagi konflik yang terjadi bukan semata-mata terjadi tapi memang sengaja dibuat-buat demi menjatuhkan lawan politiknya. Jika melihat kenyataan saat ini, ada benarnya pendapat Jimly asshiddique yang mengatakan partai politik memiliki posisi yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi[4]. apa sebenarnya maksud kata strategi menurut Jimly, menurut KBBI strategis/stra·te·gis/ /stratégis/ berhubungan, bertalian, berdasar strategi; sedangkan strategi sendiri mempunyai arti ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan


damai;  ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan[5]. Maka menurut hemat penulis makna strategis menurut Jimly diatas bahwasannya partai politik merupakan bagian intern masyarakat sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara untuk mengawasi pemerintah. Sebab itu ditempat yang sama ia juga menerangkan:
“ Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Pandangan yang paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu tidak lebih dari pada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskan ‘nafsu birahi’ kekuasaan sendiri”.[6]
Bertolak dari pandangan diatas maka penulis menarik kesimpulan Ada  beberapa alasan mengapa terjadi         unjuk rasa:
a)   Digerakan oleh kelompok atau kepentingan (mungkin saja dibayar),
b)   Adanya curahan hati dan masukan rakyat yang belum terpenuhi yang bermula dari inkonsistensi para pengelola negara dalam merealisasikan kebijakannya,
c)    ketiga adalah orang awam yang hanya sekedar ingin meramaikan saja.
Atau mungkin masih banyak lagi alasan lain yang memicu tergeraknya unjuk rasa itu. Unjuk rasa memang hal biasa, yang perlu dijaga adalah ketentraman, kedamaian dan tidak anarkis. Begitu pun pemerintah, harus benar-benar mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan walaupun dilakukan oleh sekelompok pengunjuk rasa yang jumlahnya sedikit, kemudian berupaya maksimal dalam merealisasikannya. Semarak unjuk rasa sudah sering dilakukan oleh berbagai kalangan di berbagai daerah, tentu dengan kasus yang berbeda, dan tidak selalu harus people power. Di Indonesia, aksi unjuk rasa memang diperbolehkan selagi tidak berbuat anarkis, dan hal ini dilindungi oleh undang-undang negara republik Indonesia. Bahkan ketika pemerintah bertindak sewenang-wenang, sulit membuka ruang dialog, cenderung mengabaikan rakyat, maka aksi unjuk rasa bukanlah hal yang buruk. Aksi unjuk rasa mungkin saja sebagai
Pilihan akhir. Demikian juga sebaliknya, fungsi partai politik memiliki peranan penting untuk mewadahi masyarakat dalam hal jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya, membantu pemerintah untuk meminimalisir konflik sosial akibat demonstrasi bukan tambah memprovokasi, propaganda sampai pengerrahan masa secara besar-besaran. Jika begitu, apa gunanya ada wakil rakyat yang dipilih lewat partai politik untuk mengawasi pemerintah.


        Ketahanan Politik  Nasional

1).    Pengertian Politik Secara etimologis kata "politik" berasal dari bahasa Yunani "polis" yang kurang lebih artinya sama dengan kota (city) atau negara kota (city state). Dari asal kata tersebut kemudian timbul istilah lain yaitu "polite" yang artinya warga negara, "politikos" artinya kewarganegaraan. Selanjutnya kata "politik' memiliki cakupan makna yang sangat luas. Demikian luasnya cakupan maknanya sehingga sulit mengartikan kata "politik" untuk mencakup aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. Banyak pakar memberikan pengertian yang berbeda mengenai hal tersebut. Perbedaan itu terjadi karena masing-masing memberikan penekanan yang berbeda terhadap aspek tertentu yang ada di dalamnya. Karena sulitnya merumuskan pengertian yang memadai tentang politik, maka untuk dapat memahami politik yang lebih penting dilakukan adalah berusaha memahami konsep-konsep yang terkandung di dalamnya, karena pada akhimya penger¬tian politik dapat dilihat dari konsep-konsep tersebut. Ada beberapa konsep yang terkait dengan politik, antara lain adalah konsep kekuasaan, kewenangan, pengaruh, perubahan, negara, pemerintah, kebijakan, dan    lain-lain.

2. Pengertian Ketahanan Politik Bertolak dari pemahaman tentang politik sebagaimana diuraikan di atas, maka ketahanan nasional di bidang politik akan terwujud oleh adanya indikator-indikator sebagai berikut:

a)     Pemerintah yang memiliki legitimasi yang kuat, yaitu pemerintah yang didukung oleh rakyat karena diangkat melalui sebuah proses yang demokratis.
b)     Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga tingkat resistensi atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi sangat kecil, dan dukungan terhadap pemerintah menjadi semakin besar.

c.)    Masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mampu menyediakan input yang kritis dan konstruktif bagi berlangsungnya pemerintahan. Termasuk dalam hai ini adalah masyarakat yang sadar menaati berbagai peraturan perundangan yang berlaku.
        Penegakan supremasi hukum sebagai pengendali bagi pengajuan tuntutan, proses konversi tuntutan menjadi kebijakan pemerintah, serta pengendali pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk seluruh masyarakat. Atas dasar itu maka upaya mewujudkan ketahanan nasional di bidang politik perlu dimulai dengan pembentukan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat, yakni melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis. Kemudian pemerintah perlu benar-benar memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga segala kebijakan yang diambil benar-benar melayani kepentingan masyarakat. Dengan demikian resistensi (penolakan) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat kecil, yang berarti berkurangnya gesekan antara pemerintah dengan masyarakat. Di lain pihak perlu dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi, yakni kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk kesadaran untuk mentaati berbagai peraturan perundangan yang berlaku sebagai aturan main yang telah disepakati. Sebenarnya pendidikan politik kepada mayarakat merupakan salah satu fungsi dari partai politik, namun begitulah kenyataanya.

Jika pemerintah dan partai politik bersatu untuk memperhatikan pendidikan politik kepada warga negara, Dengan demikian setiap warga negara menjadi partisipan yang bertanggungjawab dalam kehidupan politik. Semua itu perlu ditopang oleh penegakan supremasi hukum dengan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran, serta menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan dan bukan sekedar alat kekuasaan. Kaitannya dengan politik luar negeri, dalam rangka ketahanan nasional hubungan luar negeri perlu diarahkan untuk meningkatkan kerjasama regional dan internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, serta meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri. Disamping itu perkembangan, perubahan dan gejolak internasional perlu terus diikuti dan dikaji dengan seksama agar dapat memperkirakan secara dini dampak negatif yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta menghambat pelaksanaan pembangunan      dan    pencapaian  tujuan                   nasional.
       Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju perlu terus ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan internasional serta kerjasama dengan lernbaga-lembaga keuangan internasional. Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut akan terwujud kondisi politik yang dinamis dan mampu mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang mantap. Namun demikian pengembangan pernikiran tersebut masih perlu dilakukan, dan oleh karenanya diskusi tentang hal itu
masih sangat   diperlukan.

         Pengaruh Demonstrasi Terhadap Ketahanan Politik Nasional

1.     Pengaruh Positif
a)     Sebagai Kontrol Terhadap Kebijakan Pemerintah Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki esensi untuk kepentingan publik.Publik mengandung pengertian milik bersama atau milik umum Milik bersama atau milik umum yang dimaksudkan adalah untuk kepentingan masyarakat dan telah menjadi hak bagi masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sebuah keputusan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi adakalanya kebijakan pemerintah di luar kendali. Pemerintahan Soeharto selama 31 tahun yang dijalankan dengan otoriter telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berorientasi kepentingan publik. Kesalahan kebijakan publik ini juga dilakukan di berbagai masa pemerintahan lainnya. Jika kita mengambil contoh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Soeharto misalnya kebijakan dwifungsi ABRI yang menjadikan ABRI tidak hanya berfungsi sebagai pasukan keamanan dan penjaga kedaulatan Negara tetapi ABRI juga berfugsi di dalam dunia politik dan disalahgunakan oleh Presiden Suharto yang seharusnya untuk kepentingan rakyat. Salah satu contoh lain adalah perjuangan demonstran dalam mewujudkan peran dalam mengontrol kebijakan pemerintah adalah peristiwa Malari. Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 1974, demonstrasi tersebut berusaha memperjuangkan perlindungan Indonesia dari modal asing yang pada saat itu bertepatan dengan kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia(IGGI). Demonstrasi tersebut akhirnya mendatangkan kerusuhan dan penjarahan, terdapat saling tuding atas dalang kejadian tersebut[7]. Terlepas dari perdebatan mengenai dalang peristiwa tersebut, kita dapat mengambil makna bahwa demonstran selalu berusaha mengontrol kebijakan pemerintah dan melakukan aksi pengabdian masyarakat. Memang demonstran memiliki posisi yang penting dalam proses pengawalan kebijakan pemerintah. Akan tetapi pergerakan dan perjuangan demonstran dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan juga perlu dikontrol.

b)     Sarana Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dalam hal ini demonstrasi juga dapat digunakan sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat manakala saluran konstitusional dianggap kurang efektif atau tak berguna. Dengan kata lain apabila pemerintah memiliki suatu kebijakan yang dirasa kurang memihak kepada rakyat maka rakyat akan berdemonstrasi untuk mengeluarkan aspirasinya.

c.     Sarana Untuk Mengkritik Pemerintahan Pada tahun 2010 ketika Presiden membuka Raker Gubernur se-Indonesia terjadi unjuk rasa memperingati setahun pemerintahan SBY-Boediono. Demonstrasi tersebut bertujuan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kurun waktu setahun terakhir[8]. Sebagai kritik, mungkin saja terasa pahit, tapi hal yang pahit itu dapat menjadi obat yang menyembuhkan penyakit. Kita tahu obat memang pahit, kecuali untuk anak-anak. Karena itu, tanggapi kritik yang ada dengan lapang dada. Kecuali kalau memang demonstrasinya berlangsung anarkis.

d)     Membuka Pikiran Semua Orang, Baik Pemerintah Maupun Masyarakat Terkadang demonstrasi juga digunakan untuk membuka pikiran masyarakat luas mengenai sebuah kasus yang pada mulanya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan belum banyak diketahui masyarakat, atau yang sudah mulai dilupakan. Sebagai contoh, Aktivis Occupy Phoenix dan ETTAN datangai kantor pusat freeport mc moran di Arizona, negara bagian Amerika Serikat, 28 Oktober 2011[9]. Demo tersebut dilangsungkan dihalaman depan kantor freeport dengan membawa sejumlah poster dan tuntutan mereka. Bebragai perwakilan aktivis yang datang pun menyampaikan protes terkait insiden pembunuhan yang terjadi di freeport Timika Papua. Hal ini kemudian membuka pikiran masyarakat dunia mengenai kasus Freeport yang ada di Indonesia. Salah satu contoh lainnya adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh korban lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur beberapa bulan yang lalu, mereka menuntut keadilan karena rumah, tanah, lahan sawah dan kehidupan sosio-ekonomi mereka menjadi mati akibat luapan lumpur. Hal ini mengingatkan kita kembali akan kasus lumpur Lapindo yang belum terselesaikan. Dari dua contoh diatas dapat diketahui bahwa salah satu dampak demonstrasi yaitu untuk membuka pikiran semua orang.

 e)    Mendorong Pemerintah Untuk Mengeluarkan Kebijakan Untuk Kepentingan Bersama Pada peringatan sumpah pemuda oktober lalu terdapat aksi demonstrasi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Demonstrasi tersebut dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di kota kendari. Dalam demonstrasi itu, kalangan mahasiswa mendesak pemerintahan SBY-Boediono untuk segera menuntaskan sejumlah kasus korupsi di Indonesia, menyelesaikan sengketa perbatasan NKRI serta menyediakan akses pendidikan dan kesehatan gratis yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa demonstrasi dapat beerperan untuk mendorong pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan tertentu.

2.     Pengaruh Negatif

a)     Menghambat Pelaksanaan Program Pemerintah Terkadang demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat juga dapat menghambat program-program dari pemerintah. Dalam hal ini sebagai contohnya yaitu demo menentang konversi minyak tanah ke gas yang merupakan program dari pemerintah pusat. Banyak masyarakat yang berdemonstrasi untuk memprotes program ini karena mereka beranggapan bahwa pemakaian gas akan menimbulkan bahaya yang lebih besar kepada masyarakat seperti bahaya akan ledakan gas. Selain contoh tersebut juga terdapat contoh lain yaitu seperti masyarakat yang ada di kota Jepara dan sekitarnya, mereka memprotes rencana pemerintah yang akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, karena mereka khawatir lingkungannya akan terkena dampak negatifnya seperti yang terjadi di Chernobyl, Ukraina. Anggapan dan demonstrasi yang dilakukan masyarakat inilah yang dapat menjadi hambatan bagi pemerintah untuk melaksanakan program tersebut.

b)     Sebagai Media Dalam Pemaksaan Kehendak Dalam perjalanannya, demonstrasi tidak saja digunakan sebagai wahana dalam penyaluran asprasi, juga sebagai media dalam pemaksaan kehendak. Keadaan ini dapat dilihat dari demonstrasi yang selalu berakhir dengan anarkis. Lebih menyedikan lagi bahkan pemaksaan kehendak ini tidak lagi atas nama kepentingan masyarakat akan tetapi pemaksaan kehendak pribadi. Contoh paling nyata adalah demonstrasi yang terjadi setelah pilkada dari mulai pemilihan kepada desa sampai gubernur. Ketidaksiapan untuk menerima kekalahan dari setiap calon selalu diikuti oleh demonstrasi yang seringkali berakhir anarkis. Lembaga yudikatif yang dapat menyelesaikan masalah sudah tidak dipandang lagi. Berbagai kasus anarkis yang mengikuti demonstrasi yang dilakukan menjadikan dmonstrasi kehilangan maknanya. Seolah-olah aktivis demonstrasi merupakan oposisi terhadap pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan akan selalu diikuti oleh demonstrasi. Bahkan yang sangat menyedihkan bahwa demonstrasi itu bukan lagi karena substansi apa yang dikritisi tetapi sudah menjadi trend. Hal ini dapat dilihat bahwa yang mengikuti demonstrasi tidak mengetahui apa yang menjadi substansi demonstrasi itu sendiri. Keadaan ini dapat dilihat dari demonstrasi yang selalu dilakukan pada setiap kunjungan pejabat baik itu daerah maupun pusat. Bahkan isu yang usung dalam demonstrasi itu tidak berhubungan dengan pejabat yang dating atau sesuai Padahal demonstrasi itu tidak hanya pawai akan tetapi yang paling penting adalah mencari solusi terhadap permasalahan yang ditolak atau dikritisi. Penyempitan makna dari demonstrasi itu membuat masyarakat tidak lagi tertarik dengan isu yang dikemukakan dalam demonstrasi tersebut. Akibat seringnya demonstrasi yang terjadi justru masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan ini. Pada akhirnya masyarakat tidak lagi peduli dengan demonstrasi yang merupakan sarana pembelajaran dalam berdemokrasi.

c)     Mengganggu Ketertiban Umum Demonstrasi yang berjalan anarkis dapat mengganggu ketertiban umum, dan terkadang dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada fasilitas umum. Hal ini tentu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar dan akan berdampak pada ketahanan nasional Negara Indonesia.
d)     Dapat Mempengaruhi Hubungan dengan Negara Lain kedua Negara dan akan berpengaruh juga terhadap ketahanan politik nasional Indonesia.
e)     Mengurangi Legitimasi Pemerintah Legitimasi dapat diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin. Apabila kebijakan yang dikeluarkan tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat. Dan banyak diantaranya yang melakukan demonstrasi tentu hal ini akan mengurangi legitimasi pemerintah. Seperti yang terjadi pada masa orde baru yang berujung pada lengsernya presiden Soeharto akibat turunnya legitimasi pemerintah.





PENUTUP



A.      Kesimpulan
          Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa demonstrasi akan berpengaruh besar terhadap ketahanan politik nasional Indonesia. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positifnya antara lain sebagai control terhadap pemerintah, sarana aspirasi masyarakat, sarana mengkritik pemerintah, sebagai pembuka pikiran masyarakat, dan sebagai pendorong pemerintah dalam membuat kebijakan. Tetapi terkadang demonstrasi menimbulkan dampak negatife. Demonstrasi dapat menghambat program pemerintah, sebagai media pemaksaan kehendak, menggangu ketertiban umum, dapat mempengaruhi hubungan dengan Negara lain serta mengurangi legitimasi pemerintah.

B.      Saran
          Berbagai kasus anarkistis yang mengikuti demonstrasi yang dilakukan menjadikan demonstrasi kehilangan maknanya. Bahkan terkadang para demonstran tidak mengetahui apa yang didemonstrasikannya. Penyempitan makna dari demonstrasi itu membuat masyarakat tidak lagi tertarik dengan isu yang dikemukakan dalam demonstrasi tersebut. Akibat seringnya demonstrai yang terjadi justru masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan ini. Pada akhirnya masyarakat tidak lagi peduli dengan demonstrasi yang merupakan sarana pembelajaran dalam berdemokrasi. Untuk itu menurut penulis menyarankan perlunya diadakan sosialisasi bagi masyarakat khususnya bagi kalangan pelajar dan orang awam tentang hakekat dari demonstrasi yang sebenarnya. Sehingga demonstrasi yang terjadi di masyarakat tidak akan bergeser dari makna demonstrasi yang sesungguhnya dan dampak negatif yang ditimbulkan dari demonstrasi pun dapat diminimalisir. Pemikiran ini tentu harus dipandang sebagai suatu masukan juga kepada partai politik. Bagaimana seharusnya warga negara melek politik hal ini sebenarnya pertanyaan yang pantas untuk Partai Politik, sebab untuk itulah mereka ada. Partai politik juga harus mampu menjadi jembatan atau untuk dapat mengharmonisasikan kehidupan berbangsa dan negara. Penulisan makalah ini, penulis sengaja membahas dan menganalisis seolah-olah pendidikan politik adalah domain pemerintah, tetapi justru sebaliknya. Penulis memandang sepertinya dalam negara ini tidak ada partai politik, jikapun ada tidak mungkin konflik sosial masyarakat yang terjadi tidak bisa diminimalisir. Sebab penulis yakin betul bahwasannya hakikat partai tidak lain dari pada yang lain yaitu instrumen  penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat sebagaimana sebagaimana amanat konstitusi. Dan mungkin sesama pemegang kedaulatan saling bermusuhan jika tidak ada kepentingan lain selain kepentingan. Akhir kata penulis ingin menyampaikan:

“ keharmonisan itu ada ketika Kasih hadir ditengah-tengah perbedaan”



















DAFTAR PUSTAKA


Asshiddique, Jimly. Pokok-Pokok Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

Romli, Lili. Dkk. Kerangka Penguatan Partai Politik Di Indonesia, Depok: PUSKAPOL FISIP UI, 2008.
Wake Kako, Angelius. Jalan Pembebasan Indonesia, jakarta: YHB, 2015.

Internet :
https://issuu.com/hariannasional/docs/13spt-th01-no14
http://kbbi.web.id/demonstrasi
https://yappika-actionaid.or.id/masyarakat-sipil-di-persimpangan-jalan-perubahan-tantangan-pilihan/
https://id.wikipedia.org/wiki/Malari
http://www.antarasulsel.com/berita/20624/presiden--pemerintah-hargai-kritikan
http://www.kompasiana.com/arkilaus.a.baho/demo-di-arizona-shame-on-you-freeport_55090765a333119f452e3ad3













LAMPIRAN REFERENSI





                [1] Diakses dari https://issuu.com/hariannasional/docs/13spt-th01-no14
                [2]  Diakses dari http://kbbi.web.id/demonstrasi
                [3]  Diakses dari https://yappika-actionaid.or.id/masyarakat-sipil-di-persimpangan-jalan-perubahan-tantangan-pilihan/
                [4] Jimly Asshiddique, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Pers, 2014), hal. 401
                [5] http://kbbi.web.id/strategi
                [6] Asshiddique, Op. Cit
                [7] Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Malari
                [8] Diakses dari http://www.antarasulsel.com/berita/20624/presiden--pemerintah-hargai-kritikan
                [9] Diakses dari http://www.kompasiana.com/arkilaus.a.baho/demo-di-arizona-shame-on-you-freeport_55090765a333119f452e3ad3