PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Terbentuknya negara Indonesia
dilatarbelakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia
menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar
dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak.
Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam.
Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman
dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat fisik sampai yang
ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama
untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang
dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia
yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai.
Pada tahun 1997-1998
di Negara Republik Indonesia, terjadi krisis ekonomi moneter yang mempengaruhi
HAM, Demokrasi dan Lingkungan hidup terhadap terlebih khusus lagi
tehadap ketahanan nasional. Dalam hal ini banyak
terjadi pelanggaran hak asasi manusia yaitu mengutarakan pendapat, pelecehan
seksual, pembunuhan secara misterius, pembantaian dan lain-lain. Beberapa
ancaman dari dalam dan luar negeri dapat diatasi bangsa Indonesia dengan adanya
tekad bersama-sama menggalang kesatuan dan kecintaan bangsa. Pada
masa sekarang merupakan masa dimana segala macamnya berjalan dengan cepat mulai dari teknologi hingga
pada kebudayaan yang mengarah pada budaya yang serba instan. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam
kehidupan kita sehari-hari yang membuat
kita terbiasa akan sesuatu hal yang cepat dan baru. Pengaruh
perkembangan budaya yang cepat
tersebut berdampak dalam kehidupan kita, salah satunya adalah semakin cepatnya
perkembangan teknologi yang ada
dibumi ini, dimana kita sudah memasuki era modernisasi dimana pada era tersebut
kecanggihan teknologi sangatlah tinggi yang berdampak dalam beberapa hal. Dari
kita mengetahui banyak
informasi serta berita
dari segala penjuru dunia, tentu
ada hal
positif dan negatif yang bisa kita peroleh. Salah
satu hal yang bisa kita peroleh adalah tentang ilmu-ilmu baru yang relevan yang menyangkut
dengan hak asasi manusia
yang menjadi suatu yang mendasar yang bisa kita peroleh sebagai umat manusia di seluruh
dunia. Dari informasi yang kita dapatkan, kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai hak-hak kita
sebagai manusia yang bebas. Menggali
lebih lanjutkan hak-hak kita sebagai warga negara yang demokratis. Sehingga
kita bisa berkembang menjadi
lebih
baik. rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta
rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Kebebasan sipil bisa dinikmati
meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat bisa dihilangkan oleh kelompok masyarakat lain. Dalam
kondisi seperti ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia
harus dijiwai dengan ideologi atau dasar negara RI yaitu Pancasila. Pancasila
sebagai dasar atau ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan
berdemokrasi. Indonesia juga merupakan negara
dengan kekayaan lingkungan hidup yang tiada terkira, sayangnya tingkat
kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga sangat tinggi dan memiriskan. Tujuan penulisan makalah ini yaitu agar kita lebih mengetahui lebih dalam
lagi tentang pengaruh politik
demonstrasi terhadap
ketahanan politik nasional dan bagaimana cara menyelesaikan
masalah terhadap tersebut. Seperti yang diungkapkan Guru
Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Kacung Marijan, saat menjadi
pembicara diskusi Pekan Ilmiah Nasional, di Makassar, tahun 2010. Indonesia
menduduki peringkat pertama jumlah demonstrasi terbanyak dilakukan demonstran
dari 113 Negara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Demonstrasi di Indonesia
memang diperbolehkan. Bahkan diatur sendiri di dalam Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum.[1]
akan tetapi dengan banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini.
Tentu akan berdampak pada ketahanan nasional. Dalam hal ini khususnya ketahanan
politik nasional Indonesia. Pengaruh demonstrasi tersebut dapat berdampak
positif maupun berdampak negatif.
Sekarang ini, hampir seluruh warga di dunia mengaku menjadi
penganut paham demokrasi. Demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara
berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Konsep demokrasi diterima oleh
hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh
keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling
unggul menganut sistem demokrasi, demokrasi harus berdasarkan pada suatu
kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan negara itu dikelola oleh rakyat, dari
rakyat dan untuk rakyat.
Negara Indonesia merupakan salah satu
negara berkembang yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak
menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945. Sebagai sebuah
gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan dicoba
diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal dengan
Negara masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Berbeda dengan Negara lain, cara
berdemokrasi Negara Indonesia didasarkan pada pancasila dan UUD tahun 1945.
Betapapun
Pengertian demokrasi yang begitu manis, seringkali dimanfaatkan oleh elit
partai politik untuk kepentingan golongan dengan menggunakan cara propaganda
dan mobilisasi masa dengan mengatasnamakan rakyat, padahal tidak tau rakyat
yang mana beri kuasa untuk itu. Dengan keadan yang demikian, tentu saja sangat
berpengaruh terhadap ketahanan politik nasional dan tidak menutup kemungkinan
terjadi konflik horizontal baik antara partai politik itu sendiri maupun
masyarakat yang menjagokan suatu partai tertentu. “Analisis Pengaruh Politik Demonstrasi Terhadap Politik Nasional”
Identifikasi Masalah
Masalah
demostrasi mempunyai kelemahan dan kelebihan, kelebihan sudah barang tentu
sebagai hak mengeluarkan pendapat dan berekspresi terhadap ketidakpuasaan warga
negara terhadap pemerintah, namun disatu sisi demonstrasi mempunyai kelemahan,
yang jika tidak di ditanggapi secara bijaksana bisa menyebabkan hal-hal yang
anarkis bahkan konflik sosial terlebih terhadap ketahanan nasional, maka dari
itu pada kesempatan ini akan analisis apa kekurangan dan kelebihan politk
Demonstrasi.
Metode
Penelitian
Makalah ini dibuat dengan pendekatan normatif, yaitu penulis mengambil
data-data dari berbagai literatur termasuk internet kemudian penulis analisis.
ANALISIS
Pengertian
Demonstrasi Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes
yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan
untuk menyatakan pendapat kelompok penentang kebijakan atau dapat pula
dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dari kepentingan suatu
kelompok. Aksi unjuk rasa, umumnya terjadi di negara-negara demokrasi, meski
ada beberapa yang terjadi juga di negara-negara totaliter. Sedangkan menurut KBBI demonstrasi ialah pernyataan
protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa[2].
Dekade
80-an akhir, aksi-aksi unjuk rasa yang dipelopori masyarakat sipil (civil
society) marak terjadi, khususnya di Eropa Timur, melawan keangkuhan kekuasaan
rezim totaliter di kawasan tersebut. Perubahan kemudian banyak terjadi dari
semula berstatus totaliter menjadi Negara demokrasi[3]. Demo adalah bagian dari hak asasi ekspresi politik masyarakat yang dijamin
konstitusi yang ditujukan untuk menyampaikan protes dan ketidaksepakatan
terhadap Pemerintah. Aksi ini merupakan salah
satu saluran dari proses komunikasi atau sarana pengawasan secara informal atau cara menyampaikan
pesan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan publik, kepemimpinan politik atau
janji politik. Dari sisi politik, unjuk rasa menjadi salah satu partisipasi
politik alternatif, manakala saluran konstitusional dianggap kurang efektif
atau tak berguna. Hasil unjuk rasa akan menunjukkan apakah tuntutan dan ketidaksepakatan
masih tetap, berubah, atau malah hancur sama sekali. Demo lebih sering dipahami
sebagai sesuatu yang negatif oleh para penguasa dan pilihan utama bagi para penentangnya. Bagi penguasa, unjuk rasa bukanlah
kebiasaan baik karena dapat mengurangi kewibawaan pemerintah di mata rakyat
malah sampai pada menurunkan Presiden di tengah jalan. Pelaku unjuk rasa merasa
itulah jalan terbaik menekan penguasa mendengar dan memenuhi sebagian atau
seluruh kehendak mereka. Penguasa selalu membungkam suara pengunjuk rasa ibarat
"hak kritik mereka dicabut". Tuduhan terhadap pengunjuk rasa sebagai
"pengkritik yang berasal dari orang yang kalah dalam Pemilu". Inilah
yang dituding sebagai upaya mengkerdilkan demokrasi dimana seolah-olah
kontestan pemenang Pemilu bisa bertindak apa saja. Dengan dua persepsi yang
sulit dikompromikan, maka unjuk rasa sering diihat secara hitam (oleh penguasa)
dan putih(oleh para pelakunya).
Komponen Demonstrasi
1) Masyarakat Sipil Umumnya aksi demo di organisir oleh kelompok kelas menengah dan kelompok pekerja bawah (yang tidak puas dengan perlakuan majikannya). Kumpulan ini dikenal sebagai masyarakat sipil (civil society) dimana untuk kelas menengah didukung kelompok demonstran sebagai ujung tombak. Sedangkan kelompok pekerja bawah terwakili oleh para buruh. Tanpa kedua kelompok ini, potensi unjuk rasa mustahil dilakukan. Civil society mempunyai kemampuan untuk menciptakan opini publik yang pada akhirnya diikuti oleh masyarakat kecil. Gerakan mereka semakin populer disaat kumpulan wanita, ibu-ibu (atau orang tua) para demonstran ikut terlibat sebagai pendukung di dalam sebuah demonstrasi, malah sampai pula sebagai barisan pagar terdepan dari aksi unjuk rasa.
Komponen Demonstrasi
1) Masyarakat Sipil Umumnya aksi demo di organisir oleh kelompok kelas menengah dan kelompok pekerja bawah (yang tidak puas dengan perlakuan majikannya). Kumpulan ini dikenal sebagai masyarakat sipil (civil society) dimana untuk kelas menengah didukung kelompok demonstran sebagai ujung tombak. Sedangkan kelompok pekerja bawah terwakili oleh para buruh. Tanpa kedua kelompok ini, potensi unjuk rasa mustahil dilakukan. Civil society mempunyai kemampuan untuk menciptakan opini publik yang pada akhirnya diikuti oleh masyarakat kecil. Gerakan mereka semakin populer disaat kumpulan wanita, ibu-ibu (atau orang tua) para demonstran ikut terlibat sebagai pendukung di dalam sebuah demonstrasi, malah sampai pula sebagai barisan pagar terdepan dari aksi unjuk rasa.
2) Dukungan
Setidaknya ada tiga elemen penting yang dibutuhkan agar sebuah unjuk rasa dapat
dijadikan alat untuk menekan rezim penguasa, yakni dukungan jaringan, dukungan
uang dan dukungan militer. Namun tanpa dukungan dua elemen terakhir, uang dan
militer, aksi demo sama sekali tidak akan maksimal melakukan tekanan.
3) Tema Situasi psikologi rakyat adalah pendukung utama terjadinya dorongan unjuk rasa. Tema demo penting sebagai faktor pendorong politik rakyat. Seperti diketahui, masyarakat Indonesia adalah soft culture; tidak akan marah karena penderitaan hidup. Hanya harga diri dan ketidakadilan yang bisa menggerakan mereka. Isu mengenai kelaparan atau kemiskinan belum tentu ampuh menyentuh hati nurani rakyat.
4) Mobilisasi Unjuk rasa adalah upaya memobilisasi rakyat dari status individual menjadi kelompok masa. Bagaimana masyarakat bisa dimobilisasi untuk menghadiri unjuk rasa ? Mobilisasi yang efektif hanya mungkin jika tujuan tindakan kolektifnya jelas dan dianggap oleh rakyat penting serta relevan dengan kepentingan mereka. Masyarakat tidak dapat dengan mudah dimobilisasi kecuali psikologi nurani mereka sudah mobilisasi terlebih dahulu. "Citizen self-mobilization" merupakan model yang paling effektif dalam memobilisasi individual menjadi kerumunan massa. Keuntungan "citizen self-mobilization" adalah biaya yang rendah dalam proses memobilisasi, karena aksinya tidak tersentralisir dan sulit ditekan penguasa. Harkat diri rakyat di dongkrak naik akibat hambatan budaya partisipasi yang dikembangkan penguasa, apalagi peningkatan itu di dorong oleh sistem media yang bebas, sehingga rakyat dapat memainkan peran penting dalam kehidupan sosial politik. Gerakan yang dihasilkan "citizen self-mobilization" memiliki warna sendiri. Sebagian peserta merasa, gerakan yang lahir, merupakan cita-cita mulia yang dipegang para pelaku dalam kehidupan sosial politik di masa mendatang.
3) Tema Situasi psikologi rakyat adalah pendukung utama terjadinya dorongan unjuk rasa. Tema demo penting sebagai faktor pendorong politik rakyat. Seperti diketahui, masyarakat Indonesia adalah soft culture; tidak akan marah karena penderitaan hidup. Hanya harga diri dan ketidakadilan yang bisa menggerakan mereka. Isu mengenai kelaparan atau kemiskinan belum tentu ampuh menyentuh hati nurani rakyat.
4) Mobilisasi Unjuk rasa adalah upaya memobilisasi rakyat dari status individual menjadi kelompok masa. Bagaimana masyarakat bisa dimobilisasi untuk menghadiri unjuk rasa ? Mobilisasi yang efektif hanya mungkin jika tujuan tindakan kolektifnya jelas dan dianggap oleh rakyat penting serta relevan dengan kepentingan mereka. Masyarakat tidak dapat dengan mudah dimobilisasi kecuali psikologi nurani mereka sudah mobilisasi terlebih dahulu. "Citizen self-mobilization" merupakan model yang paling effektif dalam memobilisasi individual menjadi kerumunan massa. Keuntungan "citizen self-mobilization" adalah biaya yang rendah dalam proses memobilisasi, karena aksinya tidak tersentralisir dan sulit ditekan penguasa. Harkat diri rakyat di dongkrak naik akibat hambatan budaya partisipasi yang dikembangkan penguasa, apalagi peningkatan itu di dorong oleh sistem media yang bebas, sehingga rakyat dapat memainkan peran penting dalam kehidupan sosial politik. Gerakan yang dihasilkan "citizen self-mobilization" memiliki warna sendiri. Sebagian peserta merasa, gerakan yang lahir, merupakan cita-cita mulia yang dipegang para pelaku dalam kehidupan sosial politik di masa mendatang.
5)
Media dan Pers Harus disadari, aksi unjuk rasa sebagai akibat dari dinamika
komunikasi yang melibatkan saluran media/pers dan dunia maya (internet).
Kota-kota besar di Indonesia, khususnya Ibu kota Jakarta, adalah masyarakat
yang pluralistik dengan penduduk yang padat dilayani oleh sebagian besar sistem
media/pers dan dunia maya yang bebas. Para pengunjuk rasa di kota-kota besar
Indonesia umumnya memiliki tingkat pendidikan menengah keatas yang menggunakan
media/pers dan dunia maya sebagai sumber informasi. Media cetak (surat kabar) merupakan informasi
awal di pagi hari bagi warga demonstran, sementara media elektronik dan dunia
maya melengkapi pesan-pesan sejauh mana mereka dipengaruhi oleh panggilan untuk
hadir dalam aksi unjuk rasa. Informasi dan pesan yang berasal dari media/pers
dan dunia maya memiliki pengaruh yang penting pada diri peserta demo. Para
demonstran menganggap informasi dan pesan-pesan dari editorial surat kabar,
artikel kolom surat kabar, berita koran, radio talk show, berita radio, dunia
maya (internet), berita TV dan TV program urusan publik mempunyai pengaruh
terhadap keputusan berpartisipasi dalam unjuk rasa. Jika dibandingkan satu sama
lain; koran (cetakan dan interactive di internet) maupun radio tampaknya lebih
berpengaruh dibandingkan TV. Pekerja demokrasi dan peserta demo, lebih
dipengaruhi berita surat kabar & radio, karena pesan-pesan yang disampaikan
lebih persuasif dalam memobilisasi informasi. Berita televisi, meski cenderung
menyimpan lebih kuat terhadap norma objektivitas, mungkin memiliki sedikit pesan persuasive dalam memobilisasi informasi.
5) Faktor
Penyebab Terjadinya Demonstrasi Dalam iklim demokrasi, aksi unjuk rasa adalah
hal yang wajar untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun
oleh mentalitas para pengelola atau lembaga negara. Oleh karena itu tidak ada
jaminan bahwa unjuk rasa akan hilang dengan sendirinya, walaupun sistem sudah
tertata sedemikian rupa, sebab tarik-menarik kepentingan juga akan selalu
menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, unjuk rasa juga bisa
menjadi alat kontrol, sebagai kekuatan pengimbang (balancing)
agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif. Bahkan anti unjuk rasa adalah
khas watak kekuasaan otoriter untuk tetap berdiri tegak, jangankan dikritik
secara bersama-sama, individu pun tidak diperbolehkan dalam kekuasaan yang berkarakter otoriter. Disamping ada ketidakpuasaan masyarakat juga yang paling
rawan ialah konflik kepentingan antara elit. Dengan memanfaatkan bahkan
memprovokasi masyarakat supaya diantara salah satu yang seolah-olah ditokohkan
untuk mencuri panggung supaya ia terkesan baik di depan masyarakat bahkan yang
lebih ekstrim lagi konflik yang terjadi bukan semata-mata terjadi tapi memang
sengaja dibuat-buat demi menjatuhkan lawan politiknya. Jika melihat kenyataan
saat ini, ada benarnya pendapat Jimly asshiddique yang mengatakan partai
politik memiliki posisi yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi[4].
apa sebenarnya maksud kata strategi menurut Jimly, menurut KBBI strategis/stra·te·gis/ /stratégis/ berhubungan,
bertalian, berdasar strategi; sedangkan strategi sendiri mempunyai arti ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya
bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan
damai; ilmu dan
seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi
yang menguntungkan[5]. Maka
menurut hemat penulis makna strategis menurut Jimly diatas bahwasannya partai
politik merupakan bagian intern masyarakat sendiri sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi dalam Negara untuk mengawasi pemerintah. Sebab itu ditempat yang sama
ia juga menerangkan:
“ Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan
skeptis terhadap partai politik. Pandangan yang paling serius diantaranya
menyatakan bahwa partai politik itu tidak lebih dari pada kendaraan politik
bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskan ‘nafsu birahi’
kekuasaan sendiri”.[6]
Bertolak dari pandangan diatas maka penulis menarik
kesimpulan Ada beberapa alasan mengapa terjadi unjuk rasa:
a)
Digerakan oleh
kelompok atau kepentingan (mungkin saja dibayar),
b)
Adanya curahan hati
dan masukan rakyat yang belum terpenuhi yang bermula dari inkonsistensi para
pengelola negara dalam merealisasikan kebijakannya,
c)
ketiga adalah orang
awam yang hanya sekedar ingin meramaikan saja.
Atau mungkin
masih banyak lagi alasan lain yang memicu tergeraknya unjuk rasa itu. Unjuk
rasa memang hal biasa, yang
perlu dijaga adalah ketentraman, kedamaian dan tidak anarkis. Begitu pun
pemerintah, harus benar-benar mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan
walaupun dilakukan oleh sekelompok pengunjuk rasa yang jumlahnya sedikit,
kemudian berupaya maksimal dalam merealisasikannya. Semarak unjuk rasa sudah
sering dilakukan oleh berbagai kalangan di berbagai daerah, tentu dengan kasus
yang berbeda, dan tidak selalu harus people power. Di Indonesia, aksi unjuk
rasa memang diperbolehkan selagi tidak berbuat anarkis, dan hal ini dilindungi
oleh undang-undang negara republik Indonesia. Bahkan ketika pemerintah
bertindak sewenang-wenang, sulit membuka ruang dialog, cenderung mengabaikan
rakyat, maka aksi unjuk rasa bukanlah hal yang buruk. Aksi unjuk rasa mungkin
saja sebagai
Pilihan akhir. Demikian juga sebaliknya, fungsi partai politik memiliki
peranan penting untuk mewadahi masyarakat dalam hal jika masyarakat ingin
menyampaikan aspirasinya, membantu pemerintah untuk meminimalisir konflik
sosial akibat demonstrasi bukan tambah memprovokasi, propaganda sampai
pengerrahan masa secara besar-besaran. Jika begitu, apa gunanya ada wakil
rakyat yang dipilih lewat partai politik untuk mengawasi pemerintah.
Ketahanan Politik Nasional
1). Pengertian
Politik Secara etimologis kata "politik" berasal dari bahasa Yunani
"polis" yang kurang lebih artinya sama dengan kota (city) atau negara
kota (city state). Dari asal kata tersebut kemudian timbul istilah lain yaitu
"polite" yang artinya warga negara, "politikos" artinya
kewarganegaraan. Selanjutnya kata "politik' memiliki cakupan makna yang
sangat luas. Demikian luasnya cakupan maknanya sehingga sulit mengartikan kata
"politik" untuk mencakup aspek-aspek yang terkandung di dalamnya.
Banyak pakar memberikan pengertian yang berbeda mengenai hal tersebut.
Perbedaan itu terjadi karena masing-masing memberikan penekanan yang berbeda
terhadap aspek tertentu yang ada di dalamnya. Karena sulitnya merumuskan
pengertian yang memadai tentang politik, maka untuk dapat memahami politik yang
lebih penting dilakukan adalah berusaha memahami konsep-konsep yang terkandung
di dalamnya, karena pada akhimya penger¬tian politik dapat dilihat dari
konsep-konsep tersebut. Ada beberapa konsep yang terkait dengan politik, antara lain
adalah konsep kekuasaan, kewenangan, pengaruh, perubahan, negara, pemerintah, kebijakan, dan lain-lain.
2. Pengertian Ketahanan Politik Bertolak dari pemahaman tentang politik sebagaimana diuraikan di atas, maka ketahanan nasional di bidang politik akan terwujud oleh adanya indikator-indikator sebagai berikut:
2. Pengertian Ketahanan Politik Bertolak dari pemahaman tentang politik sebagaimana diuraikan di atas, maka ketahanan nasional di bidang politik akan terwujud oleh adanya indikator-indikator sebagai berikut:
a) Pemerintah
yang memiliki legitimasi yang kuat, yaitu pemerintah yang didukung oleh rakyat
karena diangkat melalui sebuah proses yang demokratis.
b) Kebijakan
pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga tingkat resistensi
atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi sangat kecil,
dan dukungan terhadap pemerintah menjadi semakin besar.
c.) Masyarakat
yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, yaitu kesadaran akan hak dan
kewajiban sebagai warga negara, sehingga mampu menyediakan input yang kritis
dan konstruktif bagi berlangsungnya pemerintahan. Termasuk dalam hai ini adalah
masyarakat yang sadar menaati berbagai peraturan perundangan yang berlaku.
Penegakan
supremasi hukum sebagai pengendali bagi pengajuan tuntutan, proses konversi
tuntutan menjadi kebijakan pemerintah, serta pengendali pelaksanaan kebijakan
pemerintah untuk seluruh masyarakat. Atas dasar itu maka upaya mewujudkan
ketahanan nasional di bidang politik perlu dimulai dengan pembentukan
pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat, yakni melalui pemilihan umum
yang dilaksanakan secara demokratis. Kemudian pemerintah perlu benar-benar
memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga segala
kebijakan yang diambil benar-benar melayani kepentingan masyarakat. Dengan
demikian resistensi (penolakan) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat
kecil, yang berarti berkurangnya gesekan antara pemerintah dengan masyarakat.
Di lain pihak perlu dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar
masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi, yakni kesadaran akan hak dan
kewajiban sebagai warga negara, termasuk kesadaran untuk mentaati berbagai peraturan
perundangan yang berlaku sebagai aturan main yang telah disepakati. Sebenarnya pendidikan politik kepada mayarakat merupakan
salah satu fungsi dari partai politik, namun begitulah kenyataanya.
Jika pemerintah dan partai politik bersatu untuk memperhatikan pendidikan
politik kepada warga negara, Dengan demikian
setiap warga negara menjadi partisipan yang bertanggungjawab dalam kehidupan
politik. Semua itu perlu ditopang oleh penegakan supremasi hukum dengan
memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran, serta menempatkan
hukum sebagai pengendali kekuasaan dan bukan sekedar alat kekuasaan.
Kaitannya dengan politik luar negeri, dalam rangka ketahanan nasional hubungan
luar negeri perlu diarahkan untuk meningkatkan kerjasama regional dan
internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, serta
meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri. Disamping itu
perkembangan, perubahan dan gejolak internasional perlu terus diikuti dan
dikaji dengan seksama agar dapat memperkirakan secara dini dampak negatif
yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta menghambat pelaksanaan
pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.
Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju perlu terus ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan internasional serta kerjasama dengan lernbaga-lembaga keuangan internasional. Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut akan terwujud kondisi politik yang dinamis dan mampu mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang mantap. Namun demikian pengembangan pernikiran tersebut masih perlu dilakukan, dan oleh karenanya diskusi tentang hal itu masih sangat diperlukan.
Pengaruh Demonstrasi Terhadap Ketahanan Politik Nasional
Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju perlu terus ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan internasional serta kerjasama dengan lernbaga-lembaga keuangan internasional. Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut akan terwujud kondisi politik yang dinamis dan mampu mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang mantap. Namun demikian pengembangan pernikiran tersebut masih perlu dilakukan, dan oleh karenanya diskusi tentang hal itu masih sangat diperlukan.
Pengaruh Demonstrasi Terhadap Ketahanan Politik Nasional
1.
Pengaruh Positif
a) Sebagai
Kontrol Terhadap Kebijakan Pemerintah Kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah memiliki esensi untuk kepentingan publik.Publik mengandung pengertian
milik bersama atau milik umum Milik bersama atau milik umum yang
dimaksudkan adalah untuk kepentingan masyarakat dan telah menjadi hak bagi
masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
merupakan sebuah keputusan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Akan
tetapi adakalanya kebijakan pemerintah di luar kendali. Pemerintahan Soeharto
selama 31 tahun yang dijalankan dengan otoriter telah mengeluarkan kebijakan
yang tidak berorientasi kepentingan publik. Kesalahan kebijakan publik ini juga
dilakukan di berbagai masa pemerintahan lainnya. Jika kita mengambil contoh
kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Soeharto misalnya kebijakan
dwifungsi ABRI yang menjadikan ABRI tidak hanya berfungsi sebagai pasukan
keamanan dan penjaga kedaulatan Negara tetapi ABRI juga berfugsi di dalam dunia
politik dan disalahgunakan oleh Presiden Suharto yang seharusnya untuk
kepentingan rakyat. Salah satu contoh lain adalah perjuangan demonstran dalam
mewujudkan peran dalam mengontrol kebijakan pemerintah adalah peristiwa Malari.
Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) tersebut terjadi pada tanggal
15 Januari 1974, demonstrasi tersebut berusaha memperjuangkan perlindungan
Indonesia dari modal asing yang pada saat itu bertepatan dengan kedatangan
Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia(IGGI). Demonstrasi tersebut
akhirnya mendatangkan kerusuhan dan penjarahan, terdapat saling tuding atas
dalang kejadian tersebut[7].
Terlepas dari perdebatan mengenai dalang peristiwa tersebut, kita dapat
mengambil makna bahwa demonstran selalu berusaha mengontrol kebijakan
pemerintah dan melakukan aksi pengabdian masyarakat. Memang demonstran memiliki
posisi yang penting dalam proses pengawalan kebijakan pemerintah. Akan tetapi
pergerakan dan perjuangan demonstran dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap
pemerintahan juga perlu dikontrol.
b) Sarana
Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dalam hal ini demonstrasi juga dapat digunakan
sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat manakala saluran konstitusional
dianggap kurang efektif atau tak berguna. Dengan kata lain apabila pemerintah
memiliki suatu kebijakan yang dirasa kurang memihak kepada rakyat maka rakyat
akan berdemonstrasi untuk mengeluarkan aspirasinya.
c. Sarana
Untuk Mengkritik Pemerintahan Pada tahun 2010 ketika Presiden membuka Raker
Gubernur se-Indonesia terjadi unjuk rasa memperingati setahun pemerintahan
SBY-Boediono. Demonstrasi tersebut bertujuan untuk mengkritik
kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kurun waktu setahun terakhir[8].
Sebagai kritik, mungkin saja terasa pahit, tapi hal yang pahit itu dapat
menjadi obat yang menyembuhkan penyakit. Kita tahu obat memang pahit, kecuali
untuk anak-anak. Karena itu, tanggapi kritik yang ada dengan lapang dada.
Kecuali kalau memang demonstrasinya
berlangsung anarkis.
d) Membuka
Pikiran Semua Orang, Baik Pemerintah Maupun Masyarakat Terkadang demonstrasi
juga digunakan untuk membuka pikiran masyarakat luas mengenai sebuah kasus yang
pada mulanya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan belum banyak diketahui
masyarakat, atau yang sudah mulai dilupakan. Sebagai contoh, Aktivis Occupy
Phoenix dan ETTAN datangai kantor pusat freeport mc moran di Arizona, negara
bagian Amerika Serikat, 28 Oktober 2011[9].
Demo tersebut dilangsungkan dihalaman depan kantor freeport dengan membawa
sejumlah poster dan tuntutan mereka. Bebragai perwakilan aktivis yang datang
pun menyampaikan protes terkait insiden pembunuhan yang terjadi di freeport
Timika Papua. Hal ini kemudian membuka pikiran masyarakat dunia mengenai kasus
Freeport yang ada di Indonesia. Salah satu contoh lainnya adalah aksi unjuk
rasa yang dilakukan oleh korban lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur beberapa
bulan yang lalu, mereka menuntut keadilan karena rumah, tanah, lahan sawah dan
kehidupan sosio-ekonomi mereka menjadi mati akibat luapan lumpur. Hal ini
mengingatkan kita kembali akan kasus lumpur Lapindo yang belum terselesaikan.
Dari dua contoh diatas dapat diketahui bahwa salah satu dampak demonstrasi
yaitu untuk membuka pikiran semua orang.
e) Mendorong
Pemerintah Untuk Mengeluarkan Kebijakan Untuk Kepentingan Bersama Pada
peringatan sumpah pemuda oktober lalu terdapat aksi demonstrasi di Kendari,
Sulawesi Tenggara. Demonstrasi tersebut dilakukan oleh para mahasiswa dari
berbagai universitas yang ada di kota kendari. Dalam demonstrasi itu, kalangan
mahasiswa mendesak pemerintahan SBY-Boediono untuk segera menuntaskan sejumlah
kasus korupsi di Indonesia, menyelesaikan sengketa perbatasan NKRI serta
menyediakan akses pendidikan dan kesehatan gratis yang seluas-luasnya kepada
seluruh rakyat Indonesia. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa demonstrasi
dapat beerperan untuk mendorong pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan
tertentu.
2. Pengaruh Negatif
a) Menghambat
Pelaksanaan Program Pemerintah Terkadang demonstrasi yang dilakukan oleh
masyarakat juga dapat menghambat program-program dari pemerintah. Dalam hal ini
sebagai contohnya yaitu demo menentang konversi minyak tanah ke gas yang
merupakan program dari pemerintah pusat. Banyak masyarakat yang berdemonstrasi
untuk memprotes program ini karena mereka beranggapan bahwa pemakaian gas akan
menimbulkan bahaya yang lebih besar kepada masyarakat seperti bahaya akan
ledakan gas. Selain contoh tersebut juga terdapat contoh lain yaitu seperti masyarakat
yang ada di kota Jepara dan sekitarnya, mereka memprotes rencana pemerintah
yang akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, karena mereka khawatir
lingkungannya akan terkena dampak negatifnya seperti yang terjadi di Chernobyl,
Ukraina. Anggapan dan demonstrasi yang dilakukan masyarakat inilah yang dapat
menjadi hambatan bagi pemerintah untuk melaksanakan program tersebut.
b) Sebagai Media Dalam Pemaksaan Kehendak
Dalam perjalanannya, demonstrasi tidak saja digunakan sebagai wahana dalam
penyaluran asprasi, juga sebagai media dalam pemaksaan kehendak. Keadaan ini
dapat dilihat dari demonstrasi yang selalu berakhir dengan anarkis. Lebih
menyedikan lagi bahkan pemaksaan kehendak ini tidak lagi atas nama kepentingan
masyarakat akan tetapi pemaksaan kehendak pribadi. Contoh paling nyata adalah
demonstrasi yang terjadi setelah pilkada dari mulai pemilihan kepada desa
sampai gubernur. Ketidaksiapan untuk menerima kekalahan dari setiap calon
selalu diikuti oleh demonstrasi yang seringkali berakhir anarkis. Lembaga
yudikatif yang dapat menyelesaikan masalah sudah tidak dipandang lagi. Berbagai
kasus anarkis yang mengikuti demonstrasi yang dilakukan menjadikan dmonstrasi
kehilangan maknanya. Seolah-olah aktivis demonstrasi merupakan oposisi terhadap
pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan akan selalu diikuti oleh
demonstrasi. Bahkan yang sangat menyedihkan bahwa demonstrasi itu bukan lagi
karena substansi apa yang dikritisi tetapi sudah menjadi trend. Hal ini dapat
dilihat bahwa yang mengikuti demonstrasi tidak mengetahui apa yang menjadi
substansi demonstrasi itu sendiri. Keadaan ini dapat dilihat dari demonstrasi
yang selalu dilakukan pada setiap kunjungan pejabat baik itu daerah maupun
pusat. Bahkan isu yang usung dalam demonstrasi itu tidak berhubungan dengan
pejabat yang dating atau sesuai Padahal demonstrasi itu tidak hanya pawai akan
tetapi yang paling penting adalah mencari solusi terhadap permasalahan yang
ditolak atau dikritisi. Penyempitan makna dari demonstrasi itu membuat
masyarakat tidak lagi tertarik dengan isu yang dikemukakan dalam demonstrasi
tersebut. Akibat seringnya demonstrasi yang terjadi justru masyarakat merasa
terganggu dengan kegiatan ini. Pada akhirnya masyarakat tidak lagi peduli
dengan demonstrasi yang merupakan sarana pembelajaran dalam berdemokrasi.
c) Mengganggu
Ketertiban Umum Demonstrasi yang berjalan anarkis dapat mengganggu ketertiban
umum, dan terkadang dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada fasilitas umum.
Hal ini tentu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar dan akan berdampak
pada ketahanan nasional Negara Indonesia.
d) Dapat
Mempengaruhi Hubungan dengan Negara Lain kedua Negara dan akan berpengaruh juga
terhadap ketahanan politik nasional Indonesia.
e) Mengurangi
Legitimasi Pemerintah Legitimasi dapat diartikan seberapa jauh masyarakat mau
menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh
seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan
masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk
menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin. Apabila
kebijakan yang dikeluarkan tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat. Dan
banyak diantaranya yang melakukan demonstrasi tentu hal ini akan mengurangi
legitimasi pemerintah. Seperti yang terjadi pada masa orde baru yang berujung
pada lengsernya presiden Soeharto akibat turunnya legitimasi pemerintah.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari analisis di atas dapat
disimpulkan bahwa demonstrasi akan berpengaruh besar terhadap ketahanan politik
nasional Indonesia. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif
maupun negatif. Pengaruh positifnya antara lain sebagai control terhadap
pemerintah, sarana aspirasi masyarakat, sarana mengkritik pemerintah, sebagai
pembuka pikiran masyarakat, dan sebagai pendorong pemerintah dalam membuat
kebijakan. Tetapi terkadang demonstrasi menimbulkan dampak negatife.
Demonstrasi dapat menghambat program pemerintah, sebagai media pemaksaan
kehendak, menggangu ketertiban umum, dapat mempengaruhi hubungan dengan Negara
lain serta mengurangi legitimasi pemerintah.
B. Saran
Berbagai
kasus anarkistis yang mengikuti demonstrasi yang dilakukan menjadikan
demonstrasi kehilangan maknanya. Bahkan terkadang para demonstran tidak
mengetahui apa yang didemonstrasikannya. Penyempitan makna dari demonstrasi itu
membuat masyarakat tidak lagi tertarik dengan isu yang dikemukakan dalam
demonstrasi tersebut. Akibat seringnya demonstrai yang terjadi justru
masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan ini. Pada akhirnya masyarakat tidak
lagi peduli dengan demonstrasi yang merupakan sarana pembelajaran dalam
berdemokrasi. Untuk itu menurut penulis menyarankan perlunya diadakan
sosialisasi bagi masyarakat khususnya bagi kalangan pelajar dan orang awam tentang
hakekat dari demonstrasi yang sebenarnya. Sehingga demonstrasi yang terjadi di
masyarakat tidak akan bergeser dari makna demonstrasi yang sesungguhnya dan
dampak negatif yang ditimbulkan dari demonstrasi pun dapat diminimalisir. Pemikiran ini tentu harus dipandang sebagai suatu
masukan juga kepada partai politik. Bagaimana seharusnya warga negara melek
politik hal ini sebenarnya pertanyaan yang pantas untuk Partai Politik, sebab
untuk itulah mereka ada. Partai politik juga harus mampu menjadi jembatan atau
untuk dapat mengharmonisasikan kehidupan berbangsa dan negara. Penulisan
makalah ini, penulis sengaja membahas dan menganalisis seolah-olah pendidikan
politik adalah domain pemerintah, tetapi justru sebaliknya. Penulis memandang
sepertinya dalam negara ini tidak ada partai politik, jikapun ada tidak mungkin
konflik sosial masyarakat yang terjadi tidak bisa diminimalisir. Sebab penulis
yakin betul bahwasannya hakikat partai tidak lain dari pada yang lain yaitu
instrumen penyelenggaraan Kedaulatan
Rakyat sebagaimana sebagaimana amanat konstitusi. Dan mungkin sesama pemegang
kedaulatan saling bermusuhan jika tidak ada kepentingan lain selain
kepentingan. Akhir kata penulis ingin menyampaikan:
“ keharmonisan itu ada ketika Kasih hadir ditengah-tengah perbedaan”
DAFTAR
PUSTAKA
Asshiddique, Jimly. Pokok-Pokok Ilmu
Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
Romli, Lili. Dkk. Kerangka
Penguatan Partai Politik Di Indonesia, Depok: PUSKAPOL FISIP UI, 2008.
Wake Kako, Angelius. Jalan
Pembebasan Indonesia, jakarta: YHB, 2015.
Internet :
https://issuu.com/hariannasional/docs/13spt-th01-no14
http://kbbi.web.id/demonstrasi
https://yappika-actionaid.or.id/masyarakat-sipil-di-persimpangan-jalan-perubahan-tantangan-pilihan/
https://id.wikipedia.org/wiki/Malari
http://www.antarasulsel.com/berita/20624/presiden--pemerintah-hargai-kritikan
http://www.kompasiana.com/arkilaus.a.baho/demo-di-arizona-shame-on-you-freeport_55090765a333119f452e3ad3
LAMPIRAN
REFERENSI